Perusahaan asuransi semakin ekspansif ke kantong-kantong bisnis di daerah menyusulperkembangan pesat perekonomian di wilayah tersebut.Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sequis (Sequis Life) Tatang Widjaja menuturkan pihaknyaakan merambah sejumlah kantong bisnis baru di daerah antara lain Cirebon Jawa Barat,Lampung, Pekanbaru, Batam, Makasar, Semarang dan Banjarmasin.
Berikut ini beberapa fakta mengenai pentingnya proteksi terhadap Anda dan keluarga.
• Setiap 1.000 orang Indonesia, 8 orang diantaranya terkena stroke. Stroke merupakan penyebab utama kematian pada semua umur, dengan proporsi 15,4 persen. Setiap 7 orang yang meninggal di Indonesia, 1 di antaranya karena stroke. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).
• Kematian akibat penyakit tidak menular meningkat menjadi 59,5 persen pada 2007, dari sebelumnya 41,7 persen pada 1995. (Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, 2011).
• 10 penyebab kematian di Indonesia menurut survei World Health Organization (2002) adalah jantung koroner, tuberkolosis, kelainan pembuluh darah, penyakit pernapasan, penyakit bayi baru lahir, penyakit paru-paru, kecelakaan lalu-lintas, diabetes mellitus, darah tinggi, diare.
• Biaya pengobatan kesehatan di Indonesia meningkat 10 hingga 14 persen dalam tiga tahun terakhir (Towers Watson 2011 Global Medical Trends).
• Rata-rata pendapatan keluarga yang disisihkan untuk menabung hanya 18 persen, sedangkan untuk asuransi hanya 10 persen. Padahal, biaya pengobatan tiap tahunnya terus meningkat. (AIA Financial protection gap survey bekerja sama dengan MarkPlus Insight, 2011).
• Kesenjangan proteksi kematian di Indonesia meningkat rata-rata 11 persen per tahun (Swiss Re Mortality Protection Gap: Asia-Pacific 2011).
• Jumlah pemegang polis asuransi di Indonesia hingga saat ini mencapai 63 juta. Terdiri dari 10 juta pemegang polis individu dan 53 juta pemilik polis gabungan. (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 2012). (*)
Praktik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mulai memasuki babak baru, setelah Undang Undang (UU) LKM disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beleid tersebut memberi mandat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur, mengawasi dan membina LKM dan koperasi.
Atas tugas baru tersebut, anggota Dewan Komisioner (DK) OJK, Firdaus Djaelani, mengatakan lembaganya siap menjalankan amanat UU tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurut Firdaus,
waktu dua tahun sebelum pelaksanaan UU LKM bakal digunakan untuk menghimpun data sekaligus memastikan jumlah pasti LKM yang ada di Indonesia. Sejauh ini baru sebatas ada
600,000 LKM di Indonesia. Tugas awal adalah memastikan jumlah tersebut.
Firdaus menjelaskan, secara keorganisasian, OJK belum mempersiapkan apa pun saat ini. Namun, ia berjanji segera memulai langkah awal dengan mengajak bicara asosiasi LKM yang
tersebar di daerah. Harapannya, OJK memperoleh masukan terkait pengawasan yang kelak diterapkan.
Selain mempersiapkan konsep pengawasan, Firdaus menyebutkan, OJK berencana keliling daerah untuk menyosialisasikan UU baru ini. Sosialisasi ini, tidak cuma mengumumkan apa
kandungan UU LKM, tapi sekaligus memberikan dorongan kepada pelaku usaha keuangan mikro agar bisa memenuhi ketentuan dalam undang-undang.
Firdaus berupaya mengimplementasikan regulasi sesuai kondisi di lapangan. Kalau konsepnya seperti arisan, uang yang dikelola cuma puluhan juta, pengawasan cukup oleh anggotanya. Bila
dana masyarakat yang dikelola miliaran, OJK yang pegang kendali pengawasan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong kontribusi Lembaga Keuangan Non – Bank(LKNB) menjadi 30% terhadap total aset lembaga keuangan nasional dalam 10 tahun ke depan.Sampai September 2012, aset LKNB baru berkontribusi sebesar 24% terhadap total asetlembaga keuangan di Tanah Air.
Firdaus Djaeleni Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK menjelaskan, jika lembaga keuangannonbank mulai seimbang dengan bank, maka struktur aset lembaga keuangan akan lebih kuat.Menurutnya, meski memiliki tingkat likuiditas aset yang lebih tinggi, banyak pendanaanperbankan berjangka pendek sehingga sulit untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Iniberbeda dengan aset LKNB yang kebanyakan bersifat jangka panjang, sehingga sangat cocokuntuk pembiayaan jangka panjang. Saat ini sedang banyak proyek infrastruktur.
Tapi, itu tak akanberhasil jika sumber dananya bersifat jangka pendek, misalnya deposito yang hanya berjangkawaktu sebulan.Menurut Firdaus, lembaga perbankan bisa maju seperti saat ini karena didukung oleh peraturanyang ketat. Sebanyak 120 bank yang ada di Indonesia diawasi oleh ribuan orang yang ada diBank Indonesia. Namun, 135 perusahaan asuransi, 270 perusahaan dapen, dan berbagaiperusahaan LKNB lainnya hanya diawasi beberapa orang saja di Bapepam-LK. Pengawasanakan dilakukan dengan menambah direktorat yang menangani LKNB. Sewaktu di Bapepam-LKhanya ada tiga direktorat yang menangani LKNB, yaitu Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun,serta Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Direktorat akan ditambah hingga menjadi 9 – 10entitas.
Sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib melepas jabatan Komisaris BUMNsebelum akhir tahun ini, karena adanya ketentuan larangan rangkap jabatan. Sesuai denganketentuan, pejabat OJK dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur serta komisarisperusahaan, baik swasta maupun BUMN.Ketentuan tersebut berbeda dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) yang membolehkan pejabatnya duduk sebagai Komisaris BUMN. Berdasarkanpenelurusan, sedikitnya delapan pejabat Bapepam-LK yang tahun depan akan aktif di OJK masihtercatat sebagai komisaris di sejumlah BUMN.
Misalnya, Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawegatercatat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur.Ngalim juga tercatat sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.Di OJK, Ngalim akan menjabat Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Industri Keuangan nonBank I mulai awal tahun depan.Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, saat dimintai pendapat mengatakan jabatanKomisaris di BUMN tersebut harus dilepas sebelum OJK efektif berjalan sebagai regulator danpengawas industri keuangan pada awal tahun depan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengharapkan setiap pegawai OJK memilikiprofesionalisme dan integritas untuk menjawab tantangan masyarakat dalam bidangpengawasan industri jasa keuangan. Diharapkan OJK juga mampu meningkatkan pengawasanindustri jasa keuangan melalui metodologi yang lebih baik dan memberikan edukasi kepadamasyarakat.Wakil Ketua DK-OJK Rahmat Waluyanto mengatakan bahwa DK-OJK telah melakukan seleksipegawai dan pejabat untuk mengisi jabatan pada organisasi dan akan berlaku efektif pada 31Desember 2013.
Ada sekitar 82 pegawai BI dan 936 pegawai Bapepam-LK akan diberikankesempatan untuk melanjutkan karir di OJK berdasarkan seleksi the right man on the right place.OJK akan mengenakan pungutan kepada pelaku industri keuangan non-bank mulai pertengahantahun 2013 yang bersifat gradual, hingga kini aturan itu nanti menunggu Peraturan PemerintahAAJI Daily News 2dan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Hasil pungutan tersebut akan digunakan untukmembiayai operasional OJK tahun 2014, sehingga pada tahun 2016 tidak bergantung kepadaAPBN.Anggota DK OJK Firdaus Djaelani menambahkan, besarnya pungutan tersebut bisa diselesaikanakhir Desember ini, sehingga bisa segera direalisasikan dan dianggarkan oleh industri keuangannon-bank tahun depan. Menurut Firdaus, dengan mengetahui besaran pungutan lebih awal,perusahaan juga bisa mempersiapkan anggaran lebih awal juga.
Klaim akibat polis yang ditebus (surrender value) menjadi penyumbang klaim terbesar di industriasuransi jiwa pada kuartal III-2012. Data AAJI menunjukkan klaim surrender value mencapai Rp30,8 triliun dari total klaim sebesar Rp 44,1 triliun. Peningkatan klaim tersebut disinyalir akibataktivitas para spekulan.
Klaim akibat polis yang berakhir di masa kontrak (maturity) menjadi kontributor kedua denganjumlah klaim Rp 6 triliun yang meningkat 43,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.AAJI juga mencatat jumlah klaim meninggal dunia sebesar Rp 2,8 trliun yang meningkat 9,2%dibandingkan kuartal III-2011 sebesar Rp 2,6 triliun.
Sementara untuk klaim lain-lain termasukkesehatan meningkat 9,5% dari Rp 4 triliun menjadi Rp 4,4 triliun.Jumlah tertanggung asuransi jiwa tumbuh 4,5% menjadi 58,2 juta orang dari sebelumnyasebanyak 55,7 juta orang. Dilihat secara terpisah, jumlah tertanggung perorangan meningkat22,4% menjadi 10,2 juta orang.
Sedangkan tertanggung kumpulan meningkat 1,4% dari 47,3 jutaorang menjadi 48 juta orang. Kenaikan jumlah orang yang terlindungi asuransi ini menjadiindikasi meningkatnya kesadaran publik akan manfaat asuransi jiwa serta bukti nyata komitmenperusahaan asuransi jiwa nasional dalam melaksanakan kewajibannya.
Proses pembentukan lembaga penjaminan polis asuransi membutuhkan aturan yang spesifik danterpisah dari undang-undang asuransi. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Mirza Adityaswara mengatakan perlu ada payung hukum yang khusus mengatur lembagapenjaminan polis.
Saat ini kewenangan LPS dibatasi dengan hanya melakukan penjaminanterhadap simpanan perbankan dan bank umum.Sebelumnya, OJK menilai penjaminan polis nasabah tidak memerlukan pembentukan lembagabaru, tetapi bisa diserahkan ke LPS. Firdaus Djaelani menjelaskan bahwa dasar penetapanpremi dalam lembaga penjaminan polis berdasarkan data jumlah premi nasabah asuransi sertatujuan program penjaminan. Diharapkan, lembaga penjamin polis tersebut bisa melindungi 90%nasabah individu asuransi.
Kinerja industri asuransi syariah nasional sepanjang 9 bulan pertama tahun ini cemerlang, yangtercermin dari turunnya klaim rasio serta kenaikan pendapatan premi. Dari sisi rasio, industriasuransi syariah per triwulan III/2012 mencapai 25,5% atau lebih rendah jika dibandingkandengan akhir tahun lalu yang mencapai 28,02%.
Di sisi lain, terjadi kenaikan pertumbuhan perolehan pendapatan premi yang melampauipertumbuhan pembayaran klaim yang membuat rasio klaim semakin kecil.Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan pendapatan premibruto industri asuransi syariah per September 2012 mencapai Rp 4,53 triliun. Jumlah itu naik89,15% jika dibandingkan dengan total kontribusi bruto syariah sepanjang tahun lalu.
Sementara itu, jumlah manfaat bruto asuransi dan reasuransi syariah pada periode yang sama mencapai Rp1,15 triliun. Realisasi tersebut mencapai 81,1% jika dibandingkan dengan total manfaat brutoasuransi dan reasuransi syariah sepanjang 2011.Segmen asuransi jiwa memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan bisnis yang dikelolaindustri asuransi syariah.
Data Biro Perasuransian Bapepam-LK menunjukkan kontribusi brutoindustri asuransi syariah per triwulan III/12 mencapai Rp 3,65 triliun atau 80,7% dari total bisnisasuransi syariah.Dari sisi klaim, asuransi jiwa syariah membayarkan manfaat sebesar Rp 934,3 miliar atau 81,9%dari keseluruhan manfaat industri asuransi syariah.
Secara keseluruhan, total jumlah pemainindustri asuransi dan reasuransi syariah di dalam negeri mencapai 46 entitas yang terdiri darienam perusahaan syariah penuh, 37 unit usaha dari perusahaan asuransi konvensional, sertatiga unit syariah dari perusahaan asuransi eksisting. Dari 43 pemain, asuransi syariah di dalamnegeri, sebanyak 21 diantaranya bermain di segmen bisnis asuransi jiwa dan sebanyak 22lainnya bermain di segmen bisnis asuransi kerugian.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menarik pungutan perusahaan yang berada dalampengawasannya. Bahkan, pungutan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harusdisetor perbankan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, menjelaskan biaya operasionallembaga pengawas industri sektor keuangan ini akan mengandalkan fee dari peserta.
Tujuannya,menjamin independensi sehingga OJK benar-benar untuk kepentingan industri tanpa intervensipemerintah. Pada tahun 2014 diupayakan anggaran kami paling besar berasal dari pungutanpeserta, nilainya sekitar 0,04%-0,05%.OJK juga berjanji akan rajin memberikan edukasi secara berkala kepada pelaku industri,pelayanan terpadu dan cepat untuk industri. Terakhir, OJK akan menjamin persaingan sehat dipasar.
Keberadaan OJK juga akan semakin menguntungkan industri, karena kami fokus danmendukung pengembangan produk dari industri, termasuk disektor syariah.Ia juga menjanjikan OJK memberikan advokasi konsumen terhadap jasa keuangan sertapeningkatan mekanisme check and balance dengan penerapan manajemen risiko.Menurut Firdaus Djaelani Anggota Dewan Komisioner OJK, OJK juga akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana pungutan itu. Bahkan bila ada surplus akan dikembalikan benefitkembali untuk para pelaku industri.
Recent Comments