Keuangan

Praktik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mulai memasuki babak baru, setelah Undang Undang (UU) LKM disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beleid tersebut memberi mandat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur, mengawasi dan membina LKM dan koperasi.

Atas tugas baru tersebut, anggota Dewan Komisioner (DK) OJK, Firdaus Djaelani, mengatakan lembaganya siap menjalankan amanat UU tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurut Firdaus,
waktu dua tahun sebelum pelaksanaan UU LKM bakal digunakan untuk menghimpun data sekaligus memastikan jumlah pasti LKM yang ada di Indonesia. Sejauh ini baru sebatas ada
600,000 LKM di Indonesia. Tugas awal adalah memastikan jumlah tersebut.

Firdaus menjelaskan, secara keorganisasian, OJK belum mempersiapkan apa pun saat ini. Namun, ia berjanji segera memulai langkah awal dengan mengajak bicara asosiasi LKM yang
tersebar di daerah. Harapannya, OJK memperoleh masukan terkait pengawasan yang kelak diterapkan.

Selain mempersiapkan konsep pengawasan, Firdaus menyebutkan, OJK berencana keliling daerah untuk menyosialisasikan UU baru ini. Sosialisasi ini, tidak cuma mengumumkan apa
kandungan UU LKM, tapi sekaligus memberikan dorongan kepada pelaku usaha keuangan mikro agar bisa memenuhi ketentuan dalam undang-undang.

Firdaus berupaya mengimplementasikan regulasi sesuai kondisi di lapangan. Kalau konsepnya seperti arisan, uang yang dikelola cuma puluhan juta, pengawasan cukup oleh anggotanya. Bila
dana masyarakat yang dikelola miliaran, OJK yang pegang kendali pengawasan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong kontribusi Lembaga Keuangan Non – Bank(LKNB) menjadi 30% terhadap total aset lembaga keuangan nasional dalam 10 tahun ke depan.Sampai September 2012, aset LKNB baru berkontribusi sebesar 24% terhadap total asetlembaga keuangan di Tanah Air.

Firdaus Djaeleni Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK menjelaskan, jika lembaga keuangannonbank mulai seimbang dengan bank, maka struktur aset lembaga keuangan akan lebih kuat.Menurutnya, meski memiliki tingkat likuiditas aset yang lebih tinggi, banyak pendanaanperbankan berjangka pendek sehingga sulit untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Iniberbeda dengan aset LKNB yang kebanyakan bersifat jangka panjang, sehingga sangat cocokuntuk pembiayaan jangka panjang. Saat ini sedang banyak proyek infrastruktur.

Tapi, itu tak akanberhasil jika sumber dananya bersifat jangka pendek, misalnya deposito yang hanya berjangkawaktu sebulan.Menurut Firdaus, lembaga perbankan bisa maju seperti saat ini karena didukung oleh peraturanyang ketat. Sebanyak 120 bank yang ada di Indonesia diawasi oleh ribuan orang yang ada diBank Indonesia. Namun, 135 perusahaan asuransi, 270 perusahaan dapen, dan berbagaiperusahaan LKNB lainnya hanya diawasi beberapa orang saja di Bapepam-LK. Pengawasanakan dilakukan dengan menambah direktorat yang menangani LKNB. Sewaktu di Bapepam-LKhanya ada tiga direktorat yang menangani LKNB, yaitu Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun,serta Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Direktorat akan ditambah hingga menjadi 9 – 10entitas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengharapkan setiap pegawai OJK memilikiprofesionalisme dan integritas untuk menjawab tantangan masyarakat dalam bidangpengawasan industri jasa keuangan. Diharapkan OJK juga mampu meningkatkan pengawasanindustri jasa keuangan melalui metodologi yang lebih baik dan memberikan edukasi kepadamasyarakat.Wakil Ketua DK-OJK Rahmat Waluyanto mengatakan bahwa DK-OJK telah melakukan seleksipegawai dan pejabat untuk mengisi jabatan pada organisasi dan akan berlaku efektif pada 31Desember 2013.

Ada sekitar 82 pegawai BI dan 936 pegawai Bapepam-LK akan diberikankesempatan untuk melanjutkan karir di OJK berdasarkan seleksi the right man on the right place.OJK akan mengenakan pungutan kepada pelaku industri keuangan non-bank mulai pertengahantahun 2013 yang bersifat gradual, hingga kini aturan itu nanti menunggu Peraturan PemerintahAAJI Daily News 2dan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Hasil pungutan tersebut akan digunakan untukmembiayai operasional OJK tahun 2014, sehingga pada tahun 2016 tidak bergantung kepadaAPBN.Anggota DK OJK Firdaus Djaelani menambahkan, besarnya pungutan tersebut bisa diselesaikanakhir Desember ini, sehingga bisa segera direalisasikan dan dianggarkan oleh industri keuangannon-bank tahun depan. Menurut Firdaus, dengan mengetahui besaran pungutan lebih awal,perusahaan juga bisa mempersiapkan anggaran lebih awal juga.

Klaim akibat polis yang ditebus (surrender value) menjadi penyumbang klaim terbesar di industriasuransi jiwa pada kuartal III-2012. Data AAJI menunjukkan klaim surrender value mencapai Rp30,8 triliun dari total klaim sebesar Rp 44,1 triliun. Peningkatan klaim tersebut disinyalir akibataktivitas para spekulan.

Klaim akibat polis yang berakhir di masa kontrak (maturity) menjadi kontributor kedua denganjumlah klaim Rp 6 triliun yang meningkat 43,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.AAJI juga mencatat jumlah klaim meninggal dunia sebesar Rp 2,8 trliun yang meningkat 9,2%dibandingkan kuartal III-2011 sebesar Rp 2,6 triliun.

Sementara untuk klaim lain-lain termasukkesehatan meningkat 9,5% dari Rp 4 triliun menjadi Rp 4,4 triliun.Jumlah tertanggung asuransi jiwa tumbuh 4,5% menjadi 58,2 juta orang dari sebelumnyasebanyak 55,7 juta orang. Dilihat secara terpisah, jumlah tertanggung perorangan meningkat22,4% menjadi 10,2 juta orang.

Sedangkan tertanggung kumpulan meningkat 1,4% dari 47,3 jutaorang menjadi 48 juta orang. Kenaikan jumlah orang yang terlindungi asuransi ini menjadiindikasi meningkatnya kesadaran publik akan manfaat asuransi jiwa serta bukti nyata komitmenperusahaan asuransi jiwa nasional dalam melaksanakan kewajibannya.