Proses pembentukan lembaga penjaminan polis asuransi membutuhkan aturan yang spesifik danterpisah dari undang-undang asuransi. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Mirza Adityaswara mengatakan perlu ada payung hukum yang khusus mengatur lembagapenjaminan polis.
Saat ini kewenangan LPS dibatasi dengan hanya melakukan penjaminanterhadap simpanan perbankan dan bank umum.Sebelumnya, OJK menilai penjaminan polis nasabah tidak memerlukan pembentukan lembagabaru, tetapi bisa diserahkan ke LPS. Firdaus Djaelani menjelaskan bahwa dasar penetapanpremi dalam lembaga penjaminan polis berdasarkan data jumlah premi nasabah asuransi sertatujuan program penjaminan. Diharapkan, lembaga penjamin polis tersebut bisa melindungi 90%nasabah individu asuransi.
